RajaKomen
RUU BPIP Cacat: Bisa Lebih Parah Dari RUU HIP

RUU BPIP Cacat: Bisa Lebih Parah Dari RUU HIP

22 Jul 2020
1134x
Ditulis oleh : Writer

Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang sedang diusulkan oleh pemerintah mengandung ketidakjelasan tujuan apa sebenernya yang ingin dicapai. Seharusnya materi muatan suatu Rancangan Undang-Undang merupakan pengaturan lebih lanjut Undang-Undang Dasar 1945.

Yang menjadi pertanyaan dimana sebenarnya posisi RUU BPIP terkait dengan norma dasar yang menjadi dasar hukum pembentukannya.

Setidak-tidaknya harus ada dasar perintah suatu Undang-Undang  untuk diatur dengan Undang-Undang. Tetapi faktanya RUU BPIP didasarkan pada kehendak Presiden semata untuk menjadikan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 sebagai ideologi Pancasila, sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Kehendak Presiden tersebut pastilah dengan bayang-bayang atau tekanan dari partai pengusungnya PDIP. Sangat jelas terlihat dengan dibentuknya lembaga yang tidak terlalu penting yaitu dibentuknya BPIP yang tujuannya kini mulai terkuak yakni munculnya Rancangan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) yang kini diusulkan menjadi RUU BPIP.

Semua kejadian tersebut merupakan satu kesatuan rangkaian proses Peta jalan Ideologi pancasila 1 Juni 1945. Peta jalan yang dimaksud adalah memuluskan rencana politik ideologis PDIP dalam rangka tafsir tunggal Pancasila.

Kerja politik kerja ideologis PDIP kemudian masuk kedalam pemikiran pemerintahan saat ini, tujuannya adalah menghadang perjuangan penerapan Syariat Islam dalam sistem hukum nasional secara legal dan konstitusional.

Untuk kepentingan ini pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Perppu Ormas yang kini sudah menjadi Undang-Undang  dengan sasaran pertamanya yaitu HTI, yang dianggap menyebarkan ideologi Khilafah yang bertujuan untuk mengganti Pancasila dan UUD 1945.

Padahal tidak ada yang salah dengan Khilafah, yang sebenarnya Khilafah hanyalah sistem pemerintahan Islam yang diajarkan oleh Khulafaur Rasyidin.

Dari rentetan kondisi tersebut semuanya sudah jelas dengan hadirnya RUU HIP yang berbau sekularis-komunis dan hadir pula RUU BPIP. Keduanya sangat jelas bertujuan untuk memasung ajaran Islam dalam penyelenggaraan negara.

Dengan hadirnya RUU BPIP kembali patut diwaspadai dan pastinya bukan solusi tentang masalah ini, bahkan bisa lebih berbahaya dari RUU HIP sebelumnya.

 

Baca Juga:
3 Tips Jitu Memilih TK Terbaik untuk Anak Anda!

3 Tips Jitu Memilih TK Terbaik untuk Anak Anda!

Pendidikan      

3 Agu 2023 | 165


Memilih sekolah TK yang terbaik untuk anak kita adalah langkah penting dalam memastikan masa depan pendidikan mereka yang cerah. Namun, dengan begitu banyaknya pilihan yang tersedia, hal ...

5 Cara Merawat Mesin Mobil Agar Tidak Aus

5 Cara Merawat Mesin Mobil Agar Tidak Aus

Tips      

22 Mei 2020 | 1689


Cara merawat mesin mobil tidak semudah membalik telapak tangan. Bahkan terkadang membutuhkan biaya perawatan supaya mesin mobil tetap awet dan bisa digunakan dengan lancar. Di bawah ini ...

Sate Kere Kuliner Unik di Indonesia

Sate Kere Kuliner Unik di Indonesia

Kuliner      

22 Nov 2018 | 1762


Sudah pernah mendengar kuliner sate kere? Barangkali bagi sebagian orang, kuliner yang satu ini terdengar sedikit aneh karena namanya yang unik ya. Namun siapa sangka bila sate ini adalah ...

Apa Itu Virus Korona dan Pencegahannya

Apa Itu Virus Korona dan Pencegahannya

Tips      

7 Maret 2020 | 1307


Virus korona adalah virus yang sedang berusaha diatasi oleh seluruh dunia, bukan hanya Cina, Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, atau Indonesia. Kita coba pelajari lebih dalam yuk mengenai ...

Pentingnya Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Atas

Pentingnya Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Atas

Pendidikan      

22 Sep 2023 | 221


Pendidikan adalah hak dasar setiap individu, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus. Di dunia yang semakin beragam ini, pendidikan inklusif telah menjadi salah ...

Tuduhan Keliru Terhadap Capres 01 Anies Baswedan Terkait Politik Identitas

Tuduhan Keliru Terhadap Capres 01 Anies Baswedan Terkait Politik Identitas

Politik      

5 Feb 2024 | 37


Capres 01 Anies Baswedan menjadi sorotan publik karena dugaan penggunaan politik identitas agama pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Beberapa pihak mengaitkan ...

Copyright © CeritaBijak.com 2018 - All rights reserved